Kapolri Apresiasi Progam Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Jabar: Jawab Harapan Masyarakat Terhadap Polri

Kapolri Apresiasi Progam Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di Jabar: Jawab Harapan Masyarakat Terhadap Polri

Nugroho Tatag Yuwono       Comment   

 

JABAR - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan dan Pangdam Siliwangi Mayjen TNI Kosasih terkait program pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni (rutilahu) buat masyarakat Jawa Barat.

Hal ini disampaikan Kapolri dalam acara silaturahmi Ramadhan di Polda Jawa Barat, Rabu (4/3/2026).

"Terima kasih pak Gubernur, pak Kapolda, Pangdam yang terus bersinergi membuat program yang tentunya menyentuh masyarakat kelas bawah yang membutuhkan," kata Sigit.

Menurut Sigit, program pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni sangat bermanfaat bagi masyarakat. Ia pun menyebut program ini menjawab harapan masyarakat terhadap institusi Polri.

"Polri harus bisa melaksanakan dan mendengar apa yang menjadi aspirasi dan harapan masyarakat sehingga kemudian makin hari institusi Polri bisa melaksanakan tugas sesuai dengan harapan dan apa yang diinginkan masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Barat," ucapnya.

Pada program di Jawa Barat, tercatat ada 168 pembangunan rumah tidak layak huni. Rinciannya 67 telah selesai pembangunan dan 101 masih dalam proses pembangunan.

Dalam kesempatan ini, mantan Kabareskrim Polri ini meminta masyarakat menjaga persatuan dan kesatuan. Apalagi situasi global yang tak pasti dan eskalasi di timur tengah yang meningkat.

"Situasi yang sedang kita hadapi dampak global yang kita hadapi tentunya ini butuhkan kebersamaan persatuan. Itu adalah kunci utama menjaga agar stabilitas kamtibmas tetap terjaga," katanya.

Lebih lanjut, Sigit menuturkan, apapun kondisi global yang dihadapi Indonesia, pemerintah tetap melaksanakan amanatnya untuk mendukung mendorong terjadinya pertumbuhan dan menyejahterakan masyarakatnya. Semua itu, katanya, bisa dilalui apabila bersatu. 

"Tentunya apa yang menjadi program terkait masalah ketahanan pangan, program ketahanan energi tentunya jugaharus kita kawal. Karena ini sebagai bagian dari upaya kita untuk hadapi dinamika global yang ada," katanya. (*)

Kapolri Ungkap Pesan Presiden saat Tinjau Merak: Beri Pelayanan Terbaik Waspadai Bencana

Kapolri Ungkap Pesan Presiden saat Tinjau Merak: Beri Pelayanan Terbaik Waspadai Bencana

Tatag Gianyar       Comment   

 

Banten - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan peninjauan ke Pelabuhan Merak, Banten. Hal itu dilakukan untuk memastikan pengamanan dan pelayanan saat Natal dan Tahun Baru (Nataru). 

Dalam kesempatan tersebut, Sigit menyampaikan pesan ataupun atensi khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Presiden mengingatkan masyarakat harus mendapatkan pelayanan terbaik saat momen arus mudik maupun balik Nataru 2025. 

"Bapak Presiden memberikan perhatian penuh terhadap kegiatan Nataru. Beliau memberikan intensif untuk kemudahan dan pelayanan bagi masyarakat yang melaksanakan mudik Nataru dan memberikan pelayanan maksimal. Agar Nataru berjalan baik di tengah prediksi situasi cuaca yanh tentunya harus betul-betul kita siapkan," kata Sigit kepada awak media di Pelabuhan Merak, Banten, Senin (22/12/2025). 

Sigit menegaskan, BMKG telah memberikan informasi bahwa Banten menjadi salah satu provinsi yang diramalkan masuk dalam kriteria curah hujan tinggi. 

"Sehingga tentunya kita harus antisipasi bencana dari pengalaman dampak dari siklon senyar yang terjadi di Sumut kemarin. Kita lihat di Jateng mulai ada banyak banjir bandang," ujar Sigit. 

Oleh karenanya, Sigit menekankan, personel Polri maupun stakeholder terkait lainnya harus mengantisipasi prakiraan cuaca ataupun segala informasi dari pihak BMKG. 

"Itu semua memang sudah ada di dalam perkiraan BMKG yang harus kita antisipasi. Karena itu tadi kita cek langsung kesiapan kita tanyakan ke masyarakat juga. Di satu sisi penyeberangan lancar," ucap Sigit. 

Sebab itu, Sigit mengingatkan bahwa, personel tidak boleh menganggap Underestimate sekecil apapun informasi yang ada. Antisipasi dan kesiapan harus betul-betul optimal. Baik mulai dari curah hujan hingga gelombang atau ombak tinggi ketika momen mudik dan arus balik Nataru. 

"Tentunya harus betul-betul menjadi perhatian mulai dari tempat masyarakat yang harus menunggu, kemudian komunikasinya juga harus kuat. Kemudian peralatan dipersiapkan untuk menghadapi risiko apabila terjadi permasalahan agenda dampak dari curah hujan tinggi ataupun hal-hal lain memerlukan personel melaksanakam kegiatan penyelamatan," papar Sigit. 

"Jadi beberapa hal kita tekankan tolong waspadai jangan Underestimate ikuti terus perkembangan BMKG. Sehingga kita bisa segera informasikan ke masyarakat," tambah Sigit menekankan. 

Dalam kesempatan itu, Sigit juga meninjau sarana dan prasaran yang digelar saat momen Nataru, di antaranya; 2 unit tenda posko bencana, 1 unit tenda pasukan, 1 unit mobil SAR dan perlengkapannya.

Lalu, 1 unit mobil pemadam lebakaran, 1 unit mobil derek, 1 unit mobil ambulans dan perlengkapannya, 2 unit mobil SAR Satbrimobda Banten dan perlengkapannya dan 2 unit mobil SAR Ditsamapta dan Ditpolairud Polda Banten dan perlengkapannya. 

Dalam kunjungan ini, Kapolri bersama dengan Menko PMK Pratikno, Menteri PU Dody Hanggodo, Menkes Budi Gunadi Sadikin, serta perwakilan Basarnas, TNI, Kemenko Polkam, BNPB, dan pejabat Mabes Polri. 

Tak hanya itu, Kapolri juga berkesempatan untuk menyapa dan memberikan bingkisan kepada pemudik Nataru 2025. (*)

Kanwil Kemenkum Bali Sukses Mediasi Sengketa Hak Cipta Mie Gacoan–LMK Selmi

Kanwil Kemenkum Bali Sukses Mediasi Sengketa Hak Cipta Mie Gacoan–LMK Selmi

Nugroho Tatag Yuwono       Comment   

 

BADUNG – Komisi XIII DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 dengan tema “Peningkatan Kualitas Pelayanan Hukum, Pelayanan Keimigrasian dan Pemasyarakatan, serta Pelindungan Hak Asasi Manusia yang Efektif, Adil, dan Inklusif untuk Masyarakat Provinsi Bali.” Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan mandat konstitusional Komisi XIII dalam menyerap aspirasi serta menyusun rekomendasi strategis bagi perbaikan dan transformasi kelembagaan di sektor Hukum, HAM, Keimigrasian, dan Pemasyarakatan.

Kunjungan kerja berlangsung di Pullman Bali Legian Beach, Rabu (10/12) dipimpin oleh Mafirion selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi XIII DPR RI, serta dihadiri oleh jajaran mitra kerja, termasuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, Eem Nurmanah, didampingi para Pimpinan Tinggi Pratama serta pejabat manajerial dan non-manajerial, memaparkan tugas dan fungsi Kanwil Kemenkum Bali sebagaimana diatur dalam Permenkum Nomor 2 Tahun 2024. Eem menyampaikan bahwa Kanwil terus berupaya memperkuat koordinasi, meningkatkan kualitas layanan hukum, serta memperluas jangkauan akses masyarakat.

“Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan yang adaptif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan publik, termasuk melalui penguatan layanan KI, pengawasan produk hukum daerah, serta percepatan pembentukan Pos Bantuan Hukum,” ujar Eem.

Dalam kesempatan tersebut dipaparkan sejumlah capaian, termasuk realisasi PNBP Layanan Administrasi Hukum Umum yang mencapai Rp14.317.700.000 atau 82,78 persen dari target kenaikan yang ditetapkan. PNBP Layanan Kekayaan Intelektual juga meningkat 1,19 persen dibandingkan tahun sebelumnya dengan capaian Rp6.632.025.000. Kanwil turut berhasil memediasi sengketa hak cipta lagu antara Mie Gacoan dan LMK Selmi, serta mengembangkan inovasi layanan inklusif melalui Program Artha Karya yang mendukung kreator disabilitas dalam pendaftaran kekayaan intelektual secara jemput bola.

Selain itu, Kanwil melaporkan perkembangan Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum). Hingga 31 Oktober 2025, sebanyak 717 Posbankum telah terbentuk di seluruh kabupaten/kota di Bali dan akan diresmikan oleh Menteri Hukum pada 12 Desember 2025. Kanwil juga membuka pelatihan paralegal bagi 8.680 peserta bekerja sama dengan 11 Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi di Bali.

Menanggapi paparan tersebut, Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi XIII DPR RI, Mafirion, mendorong agar Kanwil Kemenkum Bali terus mengoptimalkan layanan Administrasi Hukum Umum, memperkuat layanan Kekayaan Intelektual melalui pembentukan sentra KI, serta memaksimalkan pemanfaatan E-Harmonisasi Online untuk pengawasan terhadap peraturan daerah.

Mafirion juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pengawasan notaris serta akselerasi pembentukan Pos Bantuan Hukum.

“Percepatan Posbankum merupakan langkah strategis untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum yang adil, terbuka, dan inklusif,” ujar Mafirion.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali, serta perwakilan Kantor Wilayah Kementerian HAM NTT, yang masing-masing menyampaikan capaian kinerja sesuai tugas dan fungsi unit kerja mereka. (*)

PDLM Terintegrasi LMK, Data Musik Nasional Bertambah Signifikan

PDLM Terintegrasi LMK, Data Musik Nasional Bertambah Signifikan

Nugroho Tatag Yuwono       Comment   

 

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) memperkenalkan pengembangan terbaru Pusat Data Lagu dan Musik (PDLM) melalui laman pdlm.dgip.go.id yang kini hadir dengan jumlah data yang telah terintegrasi dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) serta tampilan antarmuka yang lebih ramah pengguna. Pusat data ini merupakan implementasi pasal 5–7 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 (PP 56/2021) tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

“Saya sudah minta DJKI untuk segera menyelesaikan penguatan sistem PDLM agar bisa terintegrasi dengan SILM (Sistem Informasi Lagu dan Musik) milik LMKN,” pinta Supratman dalam Audiensi Audiensi terbuka bersama pelaku industri musik Indonesia yang dilaksanakan pada 31 Oktober 2025 di Graha Pengayoman, Jakarta Selatan silam.

Supratman kala itu menyebut pentingnya pusat data lagu dan musik untuk tata kelola industri musik yang lebih terbuka dan akuntabel. Baginya, seluruh royalti harus kembali kepada pencipta, pemilik hak cipta, maupun hak terkait. 

Pembaruan ini memperkuat peran PDLM sebagai pusat informasi musik nasional yang dapat diakses publik untuk memantau, mengawasi, dan memastikan pelindungan atas karya lagu dan/atau musik yang telah tercatat. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Hermansyah Siregar menjelaskan PDLM versi terbaru saat ini memuat lebih dari 149 ribu data pencipta, 521 pelaku pertunjukan, dan 26.823 karya rekaman yang berasal dari dua LMK dan akan diikuti oleh 15 LMK lainnya sehingga jumlah ini akan terus bertambah dan diperbarui sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) PP 56/2021.

“Pengembangan ini merupakan kelanjutan dari PDLM pertama yang telah tersedia sejak November 2022 dan kini disempurnakan agar LMKN dapat mengelola royalti lebih baik. Para pemilik hak cipta/terkait dapat memperoleh informasi dengan lebih cepat, mudah, dan transparan,” terang Hermansyah pada Evaluasi Kinerja DJKI Tahun 2025 di Hotel JS Luwansa, Jakarta, pada 9 Desember 2025.

Adapun data yang bisa dilihat dari situs ini adalah penulis notasi dan/atau melodi, penulis lirik, nama samaran pencipta, hingga pengarah musik. Masyarakat juga dapat melihat data pemegang hak cipta, yaitu penerbit musik, ahli waris pencipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, hingga pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. 

Pengembangan PDLM ini memperkuat komitmen DJKI untuk menghadirkan layanan kekayaan intelektual yang modern, transparan, dan berorientasi pada kepentingan pencipta. Sistem pusat data yang lengkap dan mudah diakses merupakan langkah strategis untuk memastikan hak ekonomi para pemilik karya musik dilindungi dan didistribusikan secara adil.

Hermansyah juga mengajak para pencipta lagu, pemilik hak terkait, pengguna komersial, serta masyarakat luas untuk memanfaatkan PDLM sebagai rujukan utama identifikasi karya musik. Dengan memastikan karya tercatat dan terpantau secara terbuka, ekosistem musik Indonesia diharapkan semakin sehat, kompetitif, dan berkelanjutan.

“Terakhir, saya ingin menyampaikan kembali arahan Menteri Hukum kepada para pencipta, pemilik hak cipta dan hak terkait untuk mencatatkan karya di DJKI serta memilih LMK yang sudah proven dalam mengelola royalti Anda,” pungkasnya.

Source:

https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/djki-perkenalkan-pusat-data-lagu-dan-musik-versi-dua?kategori=liputan-humas

ALAWMM ke-13: RI Siap Aksesi Konvensi HCCH tentang Lalu Lintas Dokumen Hukum

ALAWMM ke-13: RI Siap Aksesi Konvensi HCCH tentang Lalu Lintas Dokumen Hukum

Nugroho Tatag Yuwono       Comment   

Manila, 14 November 2025 - Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas bersama menteri-menteri negara anggota ASEAN hadiri ASEAN Law Ministers Meeting(ALAWMM) ke-13 di Manila, Filipina. Delegasi Republik Indonesia terdiri dari perwakilan Kementerian Hukum dan Kementerian Luar Negeri serta perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Filipina.

 

Setelah proses negosiasi yang panjang sejak tahun 2021, ASEAN Treaty on Extradition akhirnya ditandatangani oleh menteri-menteri negara anggota ASEAN di awal ALAWMM ke-13. Perhelatan monumental ini menandai komitmen negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia, untuk memberantas kejahatan di wilayah.

 

"Instrumen hukum yang awalnya diamanatkan dalam Bali Concord pada 24 Februari 1976 ini akan menghentikan ruang gerak para pelaku kejahatan sehingga wilayah ASEAN tidak lagi menjadi safe haven untuk mereka," tegas Supratman. Ia menambahkan bahwa ia sebagai Menteri Hukum akan mengawal langsung proses ratifikasi ASEAN Treaty on Extradition.

 

Agenda penting lainnya dalam ALAWMM ke-13 adalah pengembangan kerja sama hukum dalam bidang perdata dan komersial. Supratman menyampaikan fokus Indonesia tahun 2025–2026 untuk menjadi anggota Hague Conference on Private International Law (HCCH) dan mengaksesi beberapa konvensi terkait.

 

"Indonesia telah mengundangkan Perpres Nomor 98 Tahun 2025 untuk mengesahkan Statuta HCCH dan akan segera menyampaikan keinginan untuk menjadi anggota HCCH melalui Kementerian Luar Negeri,” ujar Supratman. 

 

Oleh karena itu, Indonesia menggalang dukungan dari Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam, sehingga diharapkan proses keanggotaan dapat selesai pada tahun 2026. Dalam pidatonya, Menteri Hukum Supratman berkomitmen, Indonesia segera menyelesaikan proses aksesi Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil and Commercial Matters untuk menjadi negara ASEAN ke-4 yang menjadi pihak setelah Vietnam, Filipina, dan Singapura. Konvensi ini mempermudah prosedur lalu lintas dokumen judicial dan extrajudicial antara negara anggota.

ALAWMM ke-13 diawali dengan ASEAN Senior Law Officials Meeting (ASLOM) ke-24 yang dihadiri oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo tanggal 10-12 November 2025.

 

Pada pertemuan tersebut, Widodo menegaskan kesiapan Indonesia bersama-sama dengan negara anggota ASEAN yang sepandangan untuk memulai technical working group guna membahas instrumen hukum mengenai transfer of sentenced persons.

 

“Komitmen Indonesia dalam technical working group akan berkaitan erat dengan proses penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara,” tegas Widodo.

 

Widodo juga menyambut baik usulan penyusunan compendium yang memuat informasi prosedur dan hukum nasional dalam hal bantuan hukum timbal balik dalam masalah perdata komersial negara anggota ASEAN. (*)

CISAC Dorong Musik Indonesia Mendunia

CISAC Dorong Musik Indonesia Mendunia

Nugroho Tatag Yuwono       Comment   

 

Jakarta – Menteri Hukum Republik Indonesia (Menkum RI), Supratman Andi Agtas menerima kunjungan kehormatan Direktur Regional Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) untuk Asia Pasifik, Benjamin Ng. 

Dalam pertemuan tersebut CISAC menyatakan siap membantu Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Hukum (Kemenkum) yang mengemban tugas dalam mengawal regulasi, khususnya terkait dengan Hak Cipta dan menerapkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan royalti.

Menteri Hukum menegaskan bahwa pihaknya sejalan dengan prinsip transparansi dalam pengelolaan royalti internasional. "'Namun masalah tata kelola royalti di Indonesia masih banyak trush issue. Ini yang akan kita benahi," katanya.

Prinsipnya, kata Menteri, LMK harus menyerahkan data hasil collecting royalti dan distribusi kepada pihak pemilik hak cipta dan pihak terkait sehingga tidak ada lagi komplain seperti yang terjadi sebelumnya.

Direktur Regional Asia Pacific CISAC, Benyamin mengatakan Indonesia memiliki peran yang penting di ASEAN, memiliki banyak talenta dalam dunia seni. Mewakili President CISAC, pihaknya membuka peluang kerja sama kedepannya untuk menciptakan ekosistem musik dan digital yang lebih baik di masa yang akan datang.

“CISAC hadir untuk memberikan pandangan, best practice, dan pengalaman kami sebelumnya untuk dapat dipertimbangkan oleh Menteri Hukum bersama dengan Tim,” ujar Benjamin di Ruang Kerja Menkum, Jakarta, Senin (03/11/2025).

Selanjutnya Direktur Regional CISAC menjelaskan, bahwa pihaknya memiliki banyak agenda di Indonesia, tapi salah satu yang paling penting adalah membawa musik Indonesia mendunia.

“Indonesia memiliki talenta seni luar biasa. CISAC siap bekerja sama untuk memperkuat ekosistem musik dan digital Indonesia, dan menegaskan bahwa CISAC tidak memiliki hambatan kerja sama dengan Pemerintah Indonesia maupun LMK,” ungkap Ben.

Lebih lanjut Direktur Regional CISAC mengatakan, besar harapan CISAC agar Indonesia memiliki aturan yang kuat terkait dengan hak cipta, terutama legislasi resell rights, yang mendorong Indonesia bisa menjadi IP HUB di regional. Selain itu, isu akan Artificial Intelligence (AI) dan Teknologi juga menjadi isu penting yang harus difikirkan dalam meyusun revisi Undang-Undang (UU) Hak Cipta di Indonesia.

“Isu AI dan Teknologi jangan sampai terabaikan atau dikesampingkan,” ucapnya.

Mendengar hal tersebut, Menkum Supratman menyatakan bahwa pihaknya terbuka untuk bekerja sama dengan pihak lain dalam menyusun UU Hak Cipta, dan menyampaikan komitmen Pemerintah Indonesia untuk memperkuat ekosistem hak cipta nasional, yang sejalan dengan fokus Presiden RI Prabowo Subianto pada reformasi birokrasi, penataan regulasi, dan transformasi digital nasional.

“Perlindungan hak cipta, distribusi digital, fair monetization, dan transparansi tata kelola royalti adalah isu mendesak. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, kami menegakkan integritas dan transparansi sebagai pondasi untuk memerangi korupsi dan memperkuat sistem kreatif Indonesia,” tegas Supratman.

Kemudian Menkum menjelaskan usulan Protokol Jakarta. Protokol Jakarta merupakan upaya  Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan keadilan ekonomi kreatif global. Indonesia tengah menyiapkan Protokol Jakarta yang akan dibawa ke WIPO. Inisiatif ini mendorong model royalti digital yang adil, transparansi algoritma dan distribusi, perlindungan kreator Global South, dan pembayaran royalti lintas negara yang lebih adil.

“Indonesia ingin memastikan aturan internasional tidak hanya menguntungkan negara maju dan platform global. Protokol Jakarta adalah suara bagi keadilan kreator dunia, terutama dari negara berkembang," tegas Supratman.

Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat sistem royalti yang berintegritas, transparan, dan modern, serta mendorong karya Indonesia ke kancah dunia.

“Kita membangun ekosistem kreatif yang berkeadilan, kredibel, dan berkelas dunia. Transparansi bukan pilihan — itu fondasi,” pungkas Menteri Supratman. (*)

Indonesia Tawarkan Instrumen Hukum Global untuk Pengelolaan Royalti yang Adil

Indonesia Tawarkan Instrumen Hukum Global untuk Pengelolaan Royalti yang Adil

Nugroho Tatag Yuwono       Comment   

 

Jakarta – Proposal Indonesia tentang instrumen hukum internasional pengelolaan royalti resmi masuk dalam agenda pembahasan World Intellectual Property Organization (WIPO). Dokumen dengan kode SCCR/47/6 itu akan dibahas pada Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) ke-47 yang akan digelar di Jenewa, Swiss, pada 1–5 Desember 2025.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengungkapkan rasa syukur dan optimisme atas diterimanya proposal tersebut untuk dibahas di forum internasional. Pernyataan itu disampaikan pada 21 Oktober 2025 setelah menerima kabar positif terkait keputusan tersebut. 

“Alhamdulillah, proposal Indonesia telah resmi masuk dan siap diperjuangkan demi kemaslahatan global. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan tata kelola royalti yang adil, transparan, dan berkelanjutan bagi para pencipta di seluruh dunia,” ujar Supratman di Jakarta, Rabu, 22 Oktober 2025.

Menurut Supratman, proposal yang dikenal dengan nama The Indonesian Proposal for a Legally Binding Instrument on the Governance of Copyright Royalty in Digital Environment merupakan hasil kolaborasi lintas kementerian antara Kementerian Hukum, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kebudayaan, serta Kementerian Ekonomi Kreatif. Usulan ini merupakan langkah strategis Indonesia dalam memperjuangkan keadilan ekonomi bagi para pencipta dan pelaku industri kreatif di era digital.

Lebih lanjut, Supratman menekankan bahwa keberhasilan proposal ini sangat bergantung pada dukungan diplomasi multilateral, regional, dan bilateral. Ia mendorong para perwakilan Indonesia di luar negeri untuk memainkan peran aktif dalam memperjuangkan posisi Indonesia di forum WIPO.

“Proposal Indonesia merupakan langkah awal untuk meretas hambatan struktural yang menjadi akar ketimpangan dalam rezim kekayaan intelektual level global yang  berisi tiga pilar utama, yakni tata kelola royalti dalam kerangka kerja global WIPO, sistem distribusi royalti berbasis pengguna (user-centric payment system), serta penguatan lembaga manajemen kolektif lintas batas negara. Ketiga pilar ini dirancang untuk mewujudkan ekosistem kekayaan intelektual yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan”, jelasnya.

Dengan langkah ini,menegaskan posisi Indonesia di kancah global sebagai negara  yang berkomitmen dalam memperjuangkan pelindungan hak cipta serta menjamin para pencipta memperoleh manfaat ekonomi yang layak, serta mendorong tumbuhnya industri kreatif yang berdaya saing dan berkeadilan. (*

Lewat Patroli Udara, Astamaops Kapolri Pastikan Kesiapan Pengamanan MotoGP Mandalika 2025

Lewat Patroli Udara, Astamaops Kapolri Pastikan Kesiapan Pengamanan MotoGP Mandalika 2025

Tatag Gianyar       Comment   

Mataram – Astamaops Kapolri Komjen Pol. Dr. Mohammad Fadil Imran, M.Si., turun langsung memimpin patroli udara untuk memastikan kesiapan pengamanan MotoGP Mandalika 2025. Pemantauan dilakukan pada Jumat (3/10/2025) melalui helikopter, mencakup kawasan Sirkuit Mandalika hingga titik-titik vital pengamanan.

Dalam kegiatan tersebut, Komjen Fadil didampingi Kapolda Nusa Tenggara Barat Irjen Pol. Hadi Gunawan, Wakapolda Brigjen Pol. Hari Nugroho, serta sejumlah pejabat utama Mabes Polri dan Polda NTB. Rombongan juga meninjau Posko Command Center Operasi Mandalika Rinjani 2025, yang menjadi pusat kendali pengamanan selama ajang berlangsung.

Kasatgas Humas Operasi Mandalika Rinjani 2025, Kombes Pol. Mohammad Kholid, S.I.K., menjelaskan bahwa pengecekan ini dilakukan untuk memastikan seluruh personel menjalankan tugas sesuai rencana operasi dan standar yang telah ditetapkan.

“Kunjungan dan pengecekan ini dalam rangka memastikan kesiapan Operasi Mandalika Rinjani 2025, yang menjadi bagian penting dari pengamanan ajang balap internasional MotoGP Mandalika 2025,” ujarnya.

Dengan keterlibatan langsung pimpinan Mabes Polri, diharapkan rangkaian balapan MotoGP Mandalika 2025 dapat berjalan aman, lancar, dan kondusif. Kehadiran polisi juga diharapkan memberikan rasa nyaman bagi penonton maupun peserta dari berbagai negara. (*)

Kapolda Kalteng Bersama Gubernur dan Pangdam Ajak Warga Tanam Pohon dan Tebar Benih Ikan

Kapolda Kalteng Bersama Gubernur dan Pangdam Ajak Warga Tanam Pohon dan Tebar Benih Ikan

Tatag Gianyar       Comment   

 

Buntok – Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng) Irjen Pol Iwan Kurniawan, S.I.K., M.Si. bersama Gubernur Kalteng, Pangdam XXII/Tambun Bungai, dan Kabinda menghadiri kegiatan penanaman pohon serta pelepasan bibit ikan di Taman Rusa, Buntok, Rabu (24/9/2025).

Agenda ini menjadi bagian dari kunjungan kerja (kunker) Kapolda Kalteng dan rombongan di Kabupaten Barito Selatan (Barsel). Hadir pula Kapolres Barsel AKBP Jecson R. Hutapea, S.I.K., M.Si. bersama jajaran Forkopimda yang turut mendampingi serta ikut menanam pohon dan melepas bibit ikan.

Kapolda Kalteng melalui Kapolres Barsel menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.

“Dengan hadirnya gubernur, kapolda serta jajaran Forkopimda provinsi diharapkan dapat menjadi momentum agar kita semua lebih sadar akan pentingnya menjaga serta mencintai lingkungan dimulai dari hal kecil,” tandas Kapolres. (*)

FPU 7 MINUSCA Siap Berangkat Ke Africa Tengah, Kadivhubinter Polri : Misi Perdamaian, Polri Terlatih

FPU 7 MINUSCA Siap Berangkat Ke Africa Tengah, Kadivhubinter Polri : Misi Perdamaian, Polri Terlatih

Tatag Gianyar       Comment   

Lembang, 19 September 2025 – Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga perdamaian dunia melalui partisipasi aktif dalam misi PBB. Hari ini, Divisi Hubungan Internasional Polri melaksanakan upacara tradisi pembaretan sebagai penanda berakhirnya pelatihan pasukan Formed Police Unit (FPU) 7 yang akan bertugas dalam misi MINUSCA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic).

Kadivhubinter Polri, Irjen Pol. Amur Chandra Juli Buana menyampaikan bahwa pembaretan ini menjadi puncak dari rangkaian pelatihan intensif yang telah dijalani oleh para personel. "Ini adalah FPU 7 MINUSCA yang akan kita kirim ke misi di Afrika Tengah. Insya Allah pada tanggal 25 September akan kita berangkatkan secara resmi dan dilepas langsung oleh Bapak Kapolri," ungkapnya usai kegiatan.

Dalam pelatihan ini, sebanyak 148 personel turut dilibatkan. Menariknya, terdapat juga 19 peserta asing dari 6 negara yang mengikuti program pelatihan sebagai bagian dari Training of Trainers (ToT), mencerminkan kerja sama internasional yang semakin erat dalam misi perdamaian global.

Irjen Amur juga menekankan pentingnya menjaga reputasi Indonesia dalam setiap penugasan internasional. “Kita doakan bersama, pasukan yang akan kita berangkatkan ini tetap menjaga nama baik bangsa. Berangkat dengan jumlah 148 personel, dan Insya Allah kembali juga dengan jumlah yang sama,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa tantangan dalam misi kali ini akan lebih besar dari biasanya. Hal ini dikarenakan pasukan akan bertugas di tengah penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan presiden di Afrika Tengah—sebuah kondisi yang rentan terhadap konflik dan ketegangan sosial.

“Tugas mereka akan lebih berat karena pemilihan presiden di sana memang penuh dengan konflik. Tapi saya yakin FPU kita yang kita berangkatkan, dengan bekal pelatihan yang sudah disiapkan, pasti akan sanggup dan mampu menjalankan tugasnya, termasuk dalam mengamankan proses demokrasi di negara tersebut,” tegasnya optimis.

Sebagai catatan, FPU Indonesia dikenal dunia sebagai salah satu kontingen terbaik dan paling dapat diandalkan dalam misi PBB. Profesionalisme dan integritas pasukan Indonesia telah menjadi contoh positif dalam setiap penugasan, dan FPU 7 MINUSCA diharapkan kembali mengukir prestasi yang sama. (*)

Polri Tegaskan Dukungan Program Makan Bergizi Gratis dan Ketahanan Pangan Nasional

Polri Tegaskan Dukungan Program Makan Bergizi Gratis dan Ketahanan Pangan Nasional

Nugroho Tatag Yuwono       Comment   

Jakarta – Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM), Irjen Pol Dr. Anwar, S.I.K., M.Si., menegaskan komitmen Polri dalam mendukung program prioritas pemerintah, khususnya Makan Bergizi Gratis (MBG). Polri, kata dia, telah menginisiasi pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari dukungan nyata terhadap program tersebut.

“Polri tidak tinggal diam. Kami turut membantu pemerintah dengan membangun SPPG untuk mendukung program MBG. Hingga saat ini sudah ada 464 unit yang dibangun bersama MBG, dan lebih dari 40 di antaranya sudah beroperasi,” ungkap Irjen Anwar, Kamis (11/9/2025).

Ia menambahkan, keberhasilan program MBG akan menjadi investasi besar bagi generasi mendatang. “Harapannya, kebutuhan gizi anak-anak Indonesia bisa terpenuhi sejak dini. Inilah yang menjadi fondasi menuju Indonesia Emas,” ujar mantan Kapolda Bengkulu itu.

Selain itu, Anwar juga menekankan pentingnya pembinaan SDM Polri sebagaimana arahan Kapolri Jenderal Pol Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.. Menurutnya, perhatian Kapolri dalam pengembangan SDM sangat besar, mulai dari proses rekrutmen, pembinaan karier, hingga pemberian reward and punishment.

Ia mencontohkan, salah satu bentuk perhatian tersebut adalah keterlibatan SDM Polri dalam program ketahanan pangan yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. “Bidang SDM diminta untuk mengawal program ketahanan pangan sampai ke jajaran bawah, dari tingkat Mabes hingga Polres dan Polsek,” ucapnya.

Lebih lanjut, Anwar mengungkapkan bahwa Polri mendapat target mendukung penanaman jagung seluas 1 juta hektare. Target tersebut selaras dengan rencana Presiden yang mencanangkan penghentian impor jagung di akhir tahun ini.

“Jika terealisasi, maka bisa menghasilkan sekitar 4 juta ton. Satu juta ton disiapkan sebagai cadangan pangan, sementara sisanya untuk didistribusikan kepada masyarakat,” jelas Anwar. (*)

Peringatan HUT Ke 80 TNI AL, Danpasmar 1 Ikuti Upacara di Koarmada RI

Peringatan HUT Ke 80 TNI AL, Danpasmar 1 Ikuti Upacara di Koarmada RI

Nugroho Tatag Yuwono       Comment   

Jakarta - Untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 TNI Angkatan Laut, Komandan Pasmar 1 (Danpasmar 1) Mayjen TNI (Mar) Ili Dasili, S.E., mengikuti Upacara di Markas Komando Armada RI, Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Rabu (10/09/2025). 

Upacara ini dipimpin langsumg oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali yangdimulai dengan pembacaan sejarah singkat TNI AL, dilanjutkan dengan penghormatan pasukan, pengucapan Sapta Marga, serta pemberian penghargaan kepada satuan TNI AL yang berprestasi. 

Tahun ini, HUT TNI AL mengusung tema Dengan Semangat Jalesveva Jayamahe, TNI Angkatan Laut Siap Mengantarkan Rakyat Sejahtera, Bersatu, Berdaulat Menuju Indonesia Maju. 

Dalam sambutannya pada acara ini, KSAL mengatakan bahwa peringatan HUT ini menjadi momentum penting bagi TNI AL untuk kembali memaknai delapan dekade perjalanan pengabdian, sekaligus melakukan evaluasi terhadap pencapaian yang telah diraih. 

Selain itu, momen ini juga dijadikan landasan dalam merumuskan langkah strategis TNI AL ke depan agar semakin siap menghadapi tantangan dan menjaga kedaulatan maritim Indonesia, ujar KSAL. (*)

Ojol & Warga Kompak Bersihkan Pos Polisi yang Dibakar Massa di Surabaya

Ojol & Warga Kompak Bersihkan Pos Polisi yang Dibakar Massa di Surabaya

Nugroho Tatag Yuwono       Comment   

 

Surabaya - Warga bersama driver ojol membersihkan pos polisi yang dibakar massa aksi pada Jumat (29/8/2025) dini hari. Mereka menyapu, mengepel, hingga membersihkan serpihan kaca di lokasi. Terdapat 3 pos penjagaan yang dibersihkan pada Sabtu (30/8/2025) sekitar pukul 16.00 WIB. Yakni Pos Lantas Bundaran A. Yani atau Taman Pelangi, Raya Darmo atau Taman Bungkul, dan Wonokromo atau sisi timur KBS.

Di sana, ada puluhan driver ojol dan warga yang bergotong royong membersihkan pos lantas di 2 lokasi. Mereka terlihat begitu kompak membersihkan serpihan pecahan kaca, mengepel lantai, hingga mengecat ulang dinding yang sempat terbakar dan divandalisme oleh massa aksi. Aksi tersebut pun mendapat dukungan dan apresiasi dari pengendara yang melintas. Bahkan, tak sedikit pengendara yang berhenti untuk mengabadikan momen tersebut.

Seperti halnya Septinda. Warga Banyuurip Surabaya itu mengaku senang melihat para driver ojol bersama sama dengan warga membersihkan pos yang sebelumnya menjadi sasaran pengerusakan massa aksi. "Ini tadi pas lewat kok banyak driver ojol ngecat, terus sama teman saya berhenti, sempat ngerekam sebentar. Mereka terlihat kompak sekali," kata wanita berusia 31 tahun itu di Wonokromo, Sabtu (30/8/2025).

Sementara itu, seorang pengemudi ojol Eko Setiawan mengungkapkan bahwa aksi ini merupakan bentuk keprihatinan atas kerusakan yang terjadi. Pria yang yang telah berprofesi sebagai ojol selama 9 tahun itu mengaku miris dengan ulah oknum peserta aksi yang merusak fasum. "Demo boleh, tapi tolong jangan rusak kota ini. Surabaya ini rumah kita, tempat kita mencari nafkah," kata Eko saat ditemui, Sabtu (30/8/2025).

Driver ojol berusia 50 tahun itu mengaku aksi bahu-membahu untuk membersihkan puing-puing dan serpihan bekas kerusuhan itu dilakukan secara spontan. Mereka mengumpulkan sampah, menyapu jalanan, serta membersihkan sisa-sisa pembakaran. Untuk biaya kegiatan pembersihan, ia mengaku sepenuhnya ditanggung secara swadaya. Terutama oleh para pengemudi ojol.

"Ini tadi kami patungan, swadaya (biaya untuk membersihkan lokasi)," ujarnya.

Pembagian wilayah pembersihan dilakukan berdasarkan lokasi pos polisi yang dirusak dan dibakar. Setiap pos polisi diisi oleh 10 hingga 20 orang pengemudi ojol.

Mereka bekerja dengan semangat gotong royong untuk memulihkan kondisi kota Surabaya. ***

Pertegas Arahan Kapolri, Polda Kalteng Pastikan Langkah Terukur dan Sesuai Aturan dalam Atasi Aksi Anarkis

Pertegas Arahan Kapolri, Polda Kalteng Pastikan Langkah Terukur dan Sesuai Aturan dalam Atasi Aksi Anarkis

Nugroho Tatag Yuwono       Comment   

 

Palangka Raya - Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) mempertegas arahan dan penekanan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. untuk menindak tegas aksi-aksi anarkis yang dapat menimbulkan gangguan kamtibmas.

Hal ini disampaikan langsung, Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan, S.IK., M.Si. melalui Kabidhumas Kombes Pol Erlan Munaji, S.IK., M.Si. , saat dikonfirmasi, Sabtu (30/8/2025) malam.

Kabidhumas Polda Kalteng menegaskan, seluruh langkah yang diambil TNI dan Polri dalam menghadapi situasi kamtibmas terkini, dilakukan secara tegas, profesional dan terukur, serta sesuai kewenangan dan peraturan yang berlaku.

"Kami berkomitmen, setiap langkah yang dilakukan di lapangan bersifat tegas, profesional, dan penuh tanggung jawab, serta sesuai dengan Undang-Undang yang belaku," tegasnya.

Erlan menambahkan, setiap langkah yang dilakukan tentunya sesuai dengan standar operasi prosedur (SOP) dan pentahapan penanganan yang disiplin. 

"Fokus utama kita yaitu, memastikan keamanan dan melindungi keselamatan masyarakat, anggota, markas komando, dan asrama, serta fasilitas publik agar situasi tetap aman kondusif," terang Erlan.

Lebih lanjut, Erlan juga menyampaikan beberapa penekanan dari Kapolda kepada seluruh Polres dan Polsek di jajaran, agar bergerak cepat dan tepat untuk menindaklanjuti perintah tersebut. Sehingga kejadian yang tidak diinginkan bisa diantisipasi.

"Jadikan persepsi Polri Presisi sebagai landasan dalam menjalankan tugas dengan proposional dan profesional. Perkuat juga sinergitas TNI dan Polri untuk memastikan kamtibmas tetap terjaga," terang Erlan.

Kabidhumas menegaskan bahwa Polri khususnya jajaran Polda Kalteng menghormati kebebasan menyampaikan pendapat dan aspirasi dari masyarakat.

"Kami sudah berkomitmen akan bekerja Profesional serta akan memberikan tindakan tegas terukur bagi oknum-oknum yang membuat kerusuhan, anarkis dan sebagainya sesuai ketentuan yang berlaku," tandasnya Kabidhumas.

Diakhir kesempatan, Kabidhumas mengajak semua pihak untuk menjaga kamtibmas, sekaligus mendukung upaya TNI dan Polri menciptakan stabilitas keamanan. ****

Divhumas Polri Gelar Shalat Gaib untuk Almarhum Affan Kurniawan

Divhumas Polri Gelar Shalat Gaib untuk Almarhum Affan Kurniawan

Nugroho Tatag Yuwono       Comment   

 

Jakarta – Divisi Humas (Divhumas) Polri menggelar shalat gaib untuk mendoakan almarhum Afan Kurniawan, driver ojek online yang meninggal dunia akibat tertabrak kendaraan taktis (rantis) Brimob pada Kamis (28/8/2025).

Diketauhi Alamarhum Affan Kurniawan telah dimakamkan pada hari Jumat(29/09/2025) di TPU Karet Bivak sekitar Pukul 10.30 WIB. 

Shalat gaib dilaksanakan di Masjid Divhumas Polri, lantai 3 Gedung Divhumas Mabes Polri, Jakarta, Jumat (29/8/2025), seusai pelaksanaan shalat Jumat. Ibadah tersebut dipimpin oleh Ustad Ali Khalidin.

Kadivhumas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, turut hadir bersama jajaran pejabat utama dan personel Mabes Polri yang sekaligus menjadi jamaah shalat Jumat.

Rangkaian kegiatan diakhiri dengan doa bersama agar almarhum Afan Kurniawan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT. Selain itu, jamaah juga memanjatkan doa bagi keselamatan seluruh bangsa Indonesia serta memohon agar persatuan dan kesatuan bangsa senantiasa terjaga dalam nuansa kedamaian. **

Program Sekolah Rakyat Diapresiasi: Pendidikan, Gizi, dan Karakter Jadi Fokus

Program Sekolah Rakyat Diapresiasi: Pendidikan, Gizi, dan Karakter Jadi Fokus

Tatag Gianyar       Comment   

 

Jakarta -  Presiden Prabowo Subianto  cetuskan pendirian sekolah rakyat di berbagai wilayah Indonesia, mendapat dukungan kalangan Akademisi.

Prof DR Harris Arthur Hedar memberikan apresiasi atas langkah cerdas Presiden Prabowo.

" Keputusan Presiden Prabowo untuk menghidupkan kembali Sekolah Rakyat diseluruh Indonesia, merupakan cermin Kenegarawan dari Presiden Prabowo. Dan ini merupakan bukti kepedulian negara kepada Rakyat dalam bidang Pendidikan", jelas Harris  Rektor Universitas  Negeri Makasar.

Menurut Harris yang juga Wakil Rektor Universitas Jayabaya Jakarta itu, program ini dirancang dengan pendekatan holistik untuk mengatasi masalah kemiskinan ekstrem dan tingginya angka putus sekolah. Dampaknya bukan hanya menyentuh siswa, tetapi juga keluarga dan masyarakat luas.

“Pendekatan yang holistik itu memiliki tujuan inti, yaitu memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Karena keluarga miskin dengan anak putus sekolah sangat mungkin akan menghasilkan generasi miskin berikutnya. Disinilah nilai strategis dari program ini,” ujar Harris, Rabu (27/8/2025).

Ketua Dewan Pembina Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) itu menilai, pendidikan dengan model asrama bagi anak-anak miskin dan putus sekolah bukan hanya menjamin akses pendidikan, tetapi juga peningkatan taraf hidup anak-anak melalui penyediaan fasilitas akomodasi dan nutrisi yang layak.

“Tentu terjadi peningkatan kualitas hidup, karena selain pendidikan akademik, sekolah dengan model asrama menjamin akomodasi dan nutrisi, juga membina karakter. Sehingga outputnya adalah individu yang lebih sehat, terampil, dan berdaya saing,” tandasnya.

Lebih jauh, Harris menekankan agar bangsa Indonesia memandang dengan jernih dan obyektif kebijakan ini. Menurutnya, seluruh program Presiden Prabowo, mulai dari sekolah rakyat hingga makan bergizi gratis bagi siswa dan ibu hamil, bermuara pada satu tujuan besar, yakni membangun ketahanan nasional.

“Salah satu aspek ketahanan nasional adalah kualitas sumber daya manusia. Itu yang dicapai melalui pendirian sekolah rakyat dan program makan bergizi gratis. Selain ketahanan energi, pangan, dan pertahanan keamanan, Presiden juga menekankan pembangunan manusia sebagai fokus utama,” jelas Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) ini. 

Harris optimistis, bila program ini konsisten dijalankan hingga menjangkau daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), maka peta jalan Indonesia Maju akan semakin nyata.

Gagasan sekolah rakyat sejatinya bukan hal baru dalam sejarah pendidikan Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan, konsep sekolah rakyat lahir untuk memberi kesempatan bagi anak-anak dari keluarga sederhana memperoleh pendidikan dasar. Sekolah rakyat atau “SR” saat itu menjadi jenjang pendidikan enam tahun, sebelum kemudian digantikan dengan Sekolah Dasar (SD) melalui reformasi pendidikan pada era 1970-an.

Kini, istilah sekolah rakyat kembali dihidupkan dengan semangat baru oleh Presiden Prabowo. Bedanya, sekolah rakyat modern bukan sekadar ruang belajar, tetapi juga menjadi pusat pemberdayaan dengan konsep asrama, penyediaan gizi, dan pembinaan karakter. Pendekatan ini bertujuan menyelesaikan akar persoalan pendidikan sekaligus kemiskinan ekstrem yang masih menghantui banyak daerah di Indonesia.

Transformasi inilah yang dipandang para akademisi dan praktisi sebagai langkah strategis. Sekolah rakyat bukan sekadar tempat belajar, tetapi instrumen negara untuk memastikan tidak ada lagi anak yang tertinggal hanya karena faktor ekonomi.

“Kalau ini berlanjut hingga ke pelosok dan daerah 3T, kita akan melihat generasi baru Indonesia yang lebih sehat, berpendidikan, dan memiliki daya saing global,” tutup Harris. (*)

Polri Minta Seluruh Jajaran Lindungi Wartawan Saat Bertugas

Polri Minta Seluruh Jajaran Lindungi Wartawan Saat Bertugas

Tatag Gianyar       Comment   

Jakarta - Mabes Polri meminta jajaran kepolisian, mulai dari Polda hingga Polsek, untuk melindungi kerja wartawan yang bertugas meliput suatu peristiwa.

Imbauan tersebut untuk menanggapi terjadinya kekerasan terhadap jurnalis saat bertugas oleh oknum personel kepolisian dalam beberapa hari terakhir.

“Meminta kepada seluruh jajaran melindungi kerja profesi wartawan dan jurnalis yang objektif dan profesional serta bekerja sama dalam setiap aktivitas,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, dikutip dari Antara, Selasa (26/8/2025).

Karopenmas mengatakan media merupakan mitra strategis dan salah satu sumber utama informasi dan literasi bagi masyarakat.

“(Media) berperan besar dalam memberikan informasi kinerja Polri secara profesional serta program-program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas), pelayanan masyarakat serta program strategis lainnya,” terangnya.

Maka dari itu, ia mengimbau seluruh jajaran kepolisian untuk melindungi tugas wartawan. **

Polisi Bagikan Air Mineral kepada Massa Demo di Senayan

Polisi Bagikan Air Mineral kepada Massa Demo di Senayan

Tatag Gianyar       Comment   

 

Jakarta - Di tengah aksi unjuk rasa di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025), muncul pemandangan yang menyejukkan. Sejumlah polisi terlihat membagikan air mineral kepada massa demonstran di Jalan Gerbang Pemuda.

Beberapa petugas turun langsung mendekati kerumunan sambil membawa dus berisi air mineral, lalu menyodorkannya kepada para peserta aksi. Massa pun antusias menerima, bahkan sebagian terlihat berebut karena kondisi cuaca yang terik. 

“Terima kasih,” ucap salah seorang demonstran.

Hingga pukul 15.25 WIB, aksi masih berlangsung. Massa yang sebelumnya dipukul mundur dari depan DPR kini tersebar di beberapa titik, seperti Jalan Gerbang Pemuda, jalan belakang Gedung DPR, serta jalan di depan kantor Kementerian Lingkungan Hidup.

Sementara itu, arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto menuju Slipi masih ditutup, termasuk akses keluar tol Pintu Senayan. Berdasarkan informasi akun Instagram TMC Polda Metro Jaya, sejumlah ruas jalan dialihkan, antara lain arus dari arah Jakarta Pusat menuju DPR/MPR dialihkan ke Pintu 10 GBK Senayan, dan kendaraan dari Pintu 10 GBK yang akan berbelok ke DPR/MPR, diputar balik ke arah semula. (*)

Polri dan Bulog Kick-Off Gerakan Pangan Murah Serentak di Seluruh Indonesia

Polri dan Bulog Kick-Off Gerakan Pangan Murah Serentak di Seluruh Indonesia

Nugroho Tatag Yuwono       Comment   

Jakarta – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bersama Perum Bulog meluncurkan Gerakan Pangan Murah secara serentak di seluruh Indonesia. Kick-off kegiatan ini dipusatkan di Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (14/8/2025).

Acara dihadiri langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) H. Arief Prasetyo Adi, S.T., M.T., Ph.D. (h.c.), serta Direktur Utama Perum Bulog Mayor Jenderal TNI Ahmad Rizal Ramdhani.

Kapolri Listyo Sigit Prabowo menegaskan, kegiatan ini digelar untuk menstabilkan harga pangan, terutama beras, agar tetap terjangkau masyarakat.

“Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan kick-off Gerakan Pangan Murah secara serentak. Hingga 13 Agustus, sudah disalurkan 5.706 ton beras SPHP di 4.705 titik. Khusus hari ini, kami menyalurkan 2.424 ton di 1.552 titik dengan penerima manfaat hampir 485 ribu orang,” ujar Kapolri.

Ia menambahkan, harga beras, gula, dan minyak yang dijual dalam program ini dipastikan sesuai standar Bulog dan tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Kami terus mendorong penyaluran beras SPHP sebanyak 1,3 juta ton agar segera terealisasi sesuai arahan Bapak Presiden. Evaluasi akan dilakukan setiap minggu untuk memastikan program berjalan optimal,” tegasnya.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyoroti peran strategis gerakan ini dalam menjaga stabilitas inflasi nasional.

“Target inflasi kita berada di kisaran 1,5 sampai 3,5 persen. Pada Juli kemarin inflasi tercatat 2,37 persen, sesuai target. Namun beras adalah komoditas utama yang harus dijaga. Beberapa wilayah di timur bahkan harganya sempat di atas HET, yakni Rp13.000 hingga Rp14.000 per kilogram,” ungkap Mendagri.

Ia mengapresiasi sinergi Polri, Bulog, TNI, dan pemerintah daerah yang membuat distribusi lebih cepat dan merata.

“Dari 237 kabupaten/kota yang sebelumnya mengalami kenaikan harga beras, kini harga sudah turun menjadi sekitar Rp191 per kilogram. Polri dengan jaringannya hingga daerah sangat membantu stabilisasi ini,” jelas Tito.

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menegaskan bahwa gerakan ini adalah tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Bantuan pangan sudah 90 persen tersalurkan untuk 18,27 juta Keluarga Penerima Manfaat. Selanjutnya Gerakan Pangan Murah SPHP sebanyak 1,3 juta ton akan terus berjalan hingga Desember,” kata Arief.

Ia menambahkan, masyarakat juga bisa memperoleh kebutuhan pokok lain dengan harga terjangkau.

“Beras dijual Rp11.000 per kilogram, minyak goreng Rp15.000, dan tepung Rp10.000. Antusiasme masyarakat sangat luar biasa. Terima kasih kepada Kapolri, jajaran Kapolda, Dirut Bulog, dan semua pihak yang mendukung,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, menyampaikan kesiapan Bulog dalam mendukung program nasional ini.

“Saat ini Bulog memiliki stok 4,2 juta ton beras. Sebanyak 1,3 juta ton dialokasikan untuk SPHP, dan 0,3 juta ton untuk bantuan pangan. Kami bersinergi dengan Polri, TNI, serta pemerintah daerah agar harga di lapangan bisa ditekan,” jelasnya.

Ia menekankan pentingnya soliditas semua pihak dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan.

“Sinergi TNI-Polri dan seluruh pemangku kepentingan di daerah akan meminimalisir kenaikan harga. Dengan arahan Bapak Presiden, kami berupaya semaksimal mungkin menyalurkan pangan ke seluruh Indonesia,” pungkas Dirut Bulog.

Gerakan Pangan Murah ini akan berlangsung hingga 16 Agustus 2025, dengan target distribusi beras, minyak, gula, dan kebutuhan pokok lain ke seluruh wilayah Indonesia dengan harga terjangkau. (*)

Kemenimipas dan Polri Sepakat tandatangani nota kesepahaman untuk meningkatkan Sinergitas

Kemenimipas dan Polri Sepakat tandatangani nota kesepahaman untuk meningkatkan Sinergitas

Nugroho Tatag Yuwono       Comment   

  

Jakarta - KEMENTERIAN Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) meningkatkan kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk memperkuat sinergi dalam tugas dan fungsi keimigrasian, pemasyarakatan, dan kepolisian melalui penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama pada Senin, 4 Agustus. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Imipas Agus Andrianto dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, sebagai bagian dari Rapat Koordinasi Dukungan Manajemen Kementerian Imipas di Hotel Shangri-La Jakarta.

“Tidak hanya berhenti pada nota kesepahaman, mudah-mudahan sinergi ini akan membuat kita semakin solid dengan kerja sama yang selama ini sudah kita kerjakan. Tanpa kehadiran dan kolaborasi yang solid dari jajaran kepolisian, dalam berbagai tantangan di lapangan, tentu tidak dapat kita hadapi secara optimal. (Hal ini) mengingat Polri merupakan lembaga tertinggi negara terbesar yang memiliki jaring yang luas dan kapabilitas yang teruji,” ujar Menteri Imipas, Agus Andrianto.

Menteri Agus menyebut kerja sama ini merupakan tonggak awal yang penting bagi Kemenimipas sebagai kementerian yang baru dalam membangun sinergi kelembagaan. Apalagi, sejarah dan tugas-fungsi Kemenimipas tidak bisa dilepaskan dari peran Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara.

Kapolri Listyo Sigit selanjutnya menyampaikan pentingnya sinergi dan soliditas antar instansi dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Adanya keberagaman tantangan yang dihadapi saat ini dan masa depan, perlu upaya bersama untuk terus bertahan dan melewatinya.

“Nota kesepahaman ini sebelumnya sudah berjalan selama lima tahun. Namun dengan semangat sinergi, ada beberapa penambahan. Nota kesepahaman ini akan membuat bagaimana kita melaksanakan tugas di bidang masing-masing akan lebih optimal,” terang Kapolri.

Adapun perjanjian kerja sama tentang Sinergitas Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Data dan/atau Informasi Tahanan, Anak, dan Warga Binaan, dan Tata Kelola Senjata Api Non Organik Polri/TNI, serta Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenimipas; Mashudi; dan Kepala Badan Intelijen Keamanan era itu, perjanjian kerja sama tentang Pendidikan dan Pelatihan Intelijen Dasar/Investigasi bagi Pejabat/Pegawai Imigrasi pada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Tahun 2025 ditandatangani oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Kemenimipas Yuldi Yusman; dan Kepala Biro Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri Susilo Teguh Raharjo.

Jalinan kerja sama ini diharapkan menjadi pondasi untuk Polri dan Kemenimipas menjadi lebih baik. Kolaborasi antara Kemenimipas dan Polri ini juga menjadi momentum untuk mempersiapkan penerapan KUHP 2023 yang akan berlaku tahun depan, khususnya dalam pelaksanaan pidana alternatif.

Penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama ini turut disaksikan oleh jajaran pejabat tinggi di lingkungan Kemenimipas, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan seluruh Indonesia.  (One)